GANJAR PRANOWO : SUDAH SAATNYA INSPEKTORAT TAK LAGI MENYERAMKAN

Sukoharjo,9 Oktober 2019. Bertempat di Hotel Best Western Premiere, Jl. Ir. Soekarno,Solo Baru, Sukoharjo dilaksanakan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) Tahun 2019 oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dengan tema “ Peningkatan Peran APIP Daerah dalam Meningkatkan Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan”.

Acara yang dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, dan dihadiri oleh Bupati / Walikota dan Inspektur Daerah Kab./Kota Se Jawa Tengah tersebut dijadikan pula kesempatan untuk melaksanakan launching aplikasi Elektronik Tanya dan Konsultasi (E-Takon) yang ke depan akan digunakan sebagai sarana konsuktasi antara SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Dalam sambutan pembukaan, Gubernur Jawa Tengah,Ganjar Pranowo menyatakan kebanggaannya atas capaian-capaian yang telah diterima Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bidang pengawasan. “Saya senang dan bangga atas achievement pengawasan yang telah dicapai, ditengah situasi panas karena karhutla , tiba-tiba KPK mengademkan dengan memberi penghargaan kita sebagai Provinsi Paling Berintegritas” ucap Ganjar Pranowo dalam sambutannya. Meskipun demikian, Gubernur Jawa Tengah tersebut terus mengingatkan agar masing-masing Kepala Daerah dan Kepala SKPD untuk terus meningkatkan transparansi anggaran, mulai dari anggaran Pilkada hingga anggaran pelaksanaan APBD. Ganjar Pranowo berharap forum ini menjadi sarana diskusi, antara Kepala Daerah, KPK RI, dan Kementerian Keuangan terkait Pelaksanaan Good Governance and Clean Government sehingga ke depan Kepala Daerah tidak perlu lagi takut terjerat kasus korupsi dalam mengambil kebijakan publik.Mengakhiri sambutan, Ganjar Pranowo berpesan agar Inspektorat tidak lagi menjadi instansi yang menyeramkan. Dimulai dari pegawainya, Inspektorat harus bisa menebarkan aura keceriaan sehingga batasan komunikasi antara auditor dan yang diperiksa tidak lagi menegangkan namun justru bisa menjadi partner yang menyenangkan.

Hadir pula sebagai narasumber diskusi panel Herda Helmijaya, SE, CFE, CIO, CRMP (Penyelidik Utama KPK dan Koordinator Harian Setnas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) ,Sumiyati,AK,M.F.M (Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan), Drs.Indra Baskoro,M.Si (Sekretaris Itjend Kementerian Dalam Negeri)dan Drs. Seno Samodro (Bupati Boyolali),

Sebagai institusi yang menjalankan peran pembinaan dan pengawasan di lingkup Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat telah berhasil menorehkan prestasi diantaranya :

1. Tercapainya opini WTP terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 34 Kab/Kota di Jawa Tengah oleh BPK RI;
2. Terpilihnya Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai Inspektorat Terbaik Nasional dalam Capaian Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan 100 % oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Mengantarkan Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan sebagai Provinsi dengan Kinerja Pengawasan Terbaik Nasional oleh Menteri Dalam Negeri;
4. Provinsi Paling Berintegritas versi Survey Penilaian Integritas oleh KPK RI bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik periode 2018;
5. Serta telah berhasil mendorong terbitnya Peraturan Kepala Daerah mengenai Pendidikan Anti Korupsi di 35 Kab/Kota se Jawa Tengah yang diawali dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahu 2019 tentang Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam acara tersebut diberikan pula penghargaan oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai berikut :

Penghargaan SKPD Terbaik dalam Akuntabilitas Kinerja :

1. Dinas Ketahanan Pangan;
2. RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo;
3. RSUD Dr.Moewardi;

Penghargaan Unit Kerja Pengelola LHKPN Terbaik :

1. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
2. Dinas ESDM;
3. RSUD Prof.Dr.Margono Soekarjo;
4. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

Penghargaan Wajib Lapor dengan Pelaporan LHKPN Tercepat :

1. Antono Aribowo (Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wanadadi);
2. Gogor Danu Saputro (Kasubag TU Biro Umum Setda);
3. Subur Hadi Marhaento (Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang).

Penghargaan Pemerintah Kab/Kota denganPenyelesaian TLHP terbaik :

1. Pemerintah Kota Surakarta;
2. Pemerintah Kab. Boyolali
3. Pemerintah Kab. Pati.

Menutup rangkaian acara, Wakil Gubernur Jawa Tengah memberikan penegasan terkait pentingnya meningkatkan kinerja pengawasan oleh APIP dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Daerah.