Inspektorat Mengawal: 7 Agenda Kinerja Inspektorat Tahun 2022

SEMARANG – Inspektorat Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pengarahan kepada seluruh staf yang dipimpin langsung oleh Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dhoni Widianto. Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang menjadi momen penting bagi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memaparkan agenda kerja selama satu tahun ke depan.

Kegiatan ini diawali dengan sambutan oleh Bapak Iskandar dan Bapak Sutaryo yang telah menyelesaikan tugas jabatan sebagai Inpektur Pembantu Wilayah 1 dan 2 yang kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Inspektur Pembantu Wilayah 1, 2, dan 3 yang baru.

Acara dilanjutkan dengan paparan oleh Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah dengan membawa tema “Inspektorat Mengawal” untuk program kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Tema ini menekankan pada perubahan paradigma APIP yang lebih inovatif, memiliki mindset sebagai consultant, merencanakan PKPT berbasis risiko, dan melaksanakan audit kinerja.

Inspektorat Provinsi Jawa Tengah memiliki peran dalam menjawab visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui misi mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis. Misi tersebut kemudian diturunkan menjadi menjadi 7 Agenda Kinerja dengan target masing-masing pada tahun 2022 yang terdiri dari:

1. Tata Kelola Keuangan Daerah (dengan capaian opini WTP atas LKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah);
2. Akuntabilitas Kinerja (melalui evaluasi SAKIP dan EKPPD);
3. Laporan Keuangan dan Aset SMA/SMK/SLB (melalui tata Kelola keuangan di sekolah yang baik);
4. Maturitas SPIP (dengan target 3,4 dan RTP 100% untuk 49 OPD);
5. Peningkatan Kapabilitas APIP (dengan target L3 penuh dan implementasi 6 elemen optimal);
6. Pengawalan Reformasi Birokrasi (melalui Zona Integritas, reviu PMPRB, dan evaluasi benturan kepentingan); dan
7. Stranas Pencegahan Korupsi (melalui MCP Korsupgah, LHKPN/LHKASN, pengendalian gratifikasi, survei penilaian integrias (SPI), dll.);

Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah juga menghimbau kepada seluruh APIP dan staf jajarannya untuk terus meningkatkan kompetensi sebagai APIP yang bukan lagi masuk dalam era mencari kesalahan dalam pelaksanaan birokrasi namun memberikan solusi atas permasalahan yang dialami oleh objek pemeriksaan.