Kemendagri Lakukan Asistensi MCP di Jateng untuk Dongkrak Nilai MCP

Semarang, 6 September 2022. Inspektorat Jenderal Kemendagri mulai hari selasa ini menurunkan tim pendampingan di Pemda se- Provinsi Jawa Tengah dalam rangka kegiatan aksi pencegahan korupsi (MCP).

"Pemprov Jateng dan Pemda Kab/Kota diharapkan berperan lebih aktif dalam kegiatan MCP ini, dikarenakan sdh ada komitmen dari Kepala Daerah secara tertulis untuk berpartisipasi aktif dalam penyampaian dokumen administrasi yg dibutuhkan untuk pemenuhan dalam aplikasi jaga.id dan dalam rangka tata kelola pemerintahan daerah baik bebas dari KKN, ditambahkan pula bahwa tidak hanya dari sisi administratif saja melainkan Pemda juga harus mengimplementasikan dalam pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik".

Dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah tersebut dihadiri oleh PIC MCP wilayah Jawa Tengah bersama dengan Tim Verifikator Kemendagri dan OPD terkait di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah & Kab/Kota se Jateng.

Disampaikan oleh Joko Kartiko Ketua Tim Asistensi bahwa berdasarkan hasil monev pertanggal 04 September 2022 capaian MCP Provinsi Jawa Tengah secara Nasional adalah sebesar 60.77%. sedangkan untuk Kabupaten /kota Tertinggi adalah Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan capaian sebesar 92.23% dan yang terendah adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan capaian sebesar 27.91%, untuk Pemerintah Provinsi sendiri capaian nya adalah 73.40 %. Adapun 6 Kabupaten Kota yang perlu mendapat perhatian karena capai MCPnya masih dibawah 50 % adalah:
1. Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan capaian 27.91%
2. Pemerintah Kabupaten Kendal dengan capaian 42.18%
3. Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan capaian 43.43%
4. Pemerintah Kabupaten Blora dengan capaian 47.05%
5.Pemerintah Kabupaten Jepara dengan capaian 49.55%
6. Pemerintah Kabupaten Tegal dengan capaian 49.88%

Dalam kesempatan tersebut, Plt Inspektur Prov. Jateng Dhoni Widianto menyambut baik acara asistensi ini dan diharapkan bisa mendongkrak nilai capaian MCP di Pemda se Jawa Tengah. Selain itu disampaikan pula bahwa sebetulnya sudah beberap dokumen sudah diupload dalam sistem namun belum semuanya selesai diverifikasi. Dhoni juga menegaskan bahwa kegiatan MCP ini bukan sekedar pemenuhan dokumen saja tetapi yang lebih penting aspek pencegahan korupsi lebih diutamakan. Karena sejak awal KPK dengan MCP nya selalu mewanti-wanti pentingnya pencegahan korupsi. “Jangan sampai ada kasus OTT lagi terjadi di Jawa Tengah”. Joko Kartiko dalam arahannya sependapat bahwa MCP bukan hanya pemenuhan evidance dokumen tetapi filosofi utamanya adalah pencegahan korupsi sehingga ada perbaikan tata kelola penyelenggaran pemda terwujud dg baik. Selain itu Joko juga menghendaki adanya percepatan penyerapan APBD di Pemda dan ditargetkan seluruh daerah sudah mencapai diatas 51% pada tanggal 31 Agustus 2022.
Kegiatan dilanjutkan desk MCP per Pemda dan dari hasil rapat pendampingan tersebut diharapkan adanya peningkatan capaian MCP di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu Pemerintah Provinsi melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mengawal dalam meningkatkan capaian MCP di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.